Tak ada yang pantas hamba haturkan pada-Mu Ya Allah, Tuhan Pencipta Semesta Alam, atas nikmat dan karunia-Mu pada hamba, selain syukur yang teramat tinggi. Hamba selama ini selalu mendapat kemudahan dari-Mu Ya Rabb… Satu persatu nikmat itu turun untuk hamba-Mu yang dhaif ini.

Keluarga besar yang menyayangi hamba, ayah dan mamak yang selalu mendoakan, dua adik laki-laki tangguh yang selalu menopang abangnya ini, isteri yang saleha dan Fattah Syauqillah Razi, anak laki-laki amanah-Mu yang sehat, kuat dan luar biasa. Abang, kakak dan kawan-kawan terbaik, juga Engkau berikan di tempat hamba bekerja (Hr SINDO). Tak lupa pula sahabat-sahabat lain yang selalu bersentuhan dengan hamba sehari-harinya. Mereka semua telah mewarnai hidup hamba 28 tahun, sejak hayat di kandung badan.

Teramat sering hamba sumringah saat mendapatkannya. Ucapan Alhamdulillah, menjadi kata yang hamba sebutkan ketika merasakan nikmat-Mu itu. Hamba terus berupaya untuk mencapai tempat terbaik untuk kehidupan di bumi-Mu ini. Sekali lagi, syukur teramat tinggi pada-Mu atas semua yang telah hamba capai itu hingga kini. Kembali nikmat itu dirasakan hari ini. Dengan tangan-tangan-Mu di dunia ini, hamba diberikan kemudahan untuk melanjutkan pendidikan. Sekali lagi, syukur teramat tinggi, hamba haturkan pada-Mu ya Illahi Rabbi. Hamba sadar nikmat itu merupakan cara-Mu menguji hamba. Ya Allah… hamba takut, hamba takut tak mampu mengimbangi nikmat-Mu itu.

Sebab, entah kenapa, hamba masih saja merasa jauh dari-Mu Ya Rabb. Hamba belum mampu menjadi insan yang khair di hadapan-Mu. Emosi masih tak terkendali, berbohong masih terjadi, kadang juga membantah Ayah dan Mamak, mengghibah.. Ah, terlalu banyak dosa yang hamba lakukan.. Ampunkan hamba-Mu ini ya Rabb…

Sebenarnya hamba malu untuk mengutarakan ini pada-Mu. Tapi hanya pada-Mu hamba mengadu, memohon ampun juga meminta pertolongan. Hamba memohon hidayah-Mu Ya Allah. Jadikanlah hamba insan yang pandai bersyukur, insan yang mau memperbaiki diri, agar hamba tak tertunduk malu saat datang dalam Dekapan-Mu nanti…

Asyhaduallaailaahaillallah, Waasyhaduannaamuhammadarrasulullah…

Amiin..Amiin… ya Rabbal’alamiin….

23 Ramadhan 1432H/23 Agustus 2011

Tangisan Fattah yang pecah pada 8 April 2011, sekitar pukul 23.41 WIB, membuat air mata ayah keluar tanpa diminta. Angku, Nek Nyak, Abu Cik dan Cik pun begitu antusias menanti kelahiran Fattah. Kata dokter, Fattah lahir dengan berat 3 kg dan panjang 49 cm. Setelah Fattah lahir, ummi masih harus berjuang pascaoperasi.

Supaya Fattah tahu, banyak yang mendoakan agar ummi dan Fattah sehat, selamat menjalani persalinan. Atas izin Allah SWT, semuanya berjalan lancar.

Alhamdulillah, satu bulan berlalu, ummi dan Fattah sudah bertambah sehat. Terkadang, ummi memang masih sering merasakan bekas jahitannya perih. Tapi ummi tak kendur sedikit pun untuk menjaga Fattah. Meski siangnya ummi tak tidur, saat anak terjaga di tengah malam pun ummi masih tersenyum mengganti popok, menjauhkan Fattah dari nyamuk, dan tentu saja menyusui Fattah.

Saat ini usia Fattah satu bulan, nanti satu tahun, kemudian 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun dan hingga usia yang sudah dijanjikan Allah SWT. Tumbuhlah Fattah dengan sehat dan kuat. Dengan segala kekurangan dan kelebihan kita sekarang dan nanti, buatlah agama, keluarga dan negara ini bangga dengan Fattah Syaqillah Razi (Penakluk yang Merindukan Allah dan Tak Pernah Mengecewakan). InsyaAllah, Allah SWT selalu mendekap kita. Amiin…..

Seperti diketahui pengesahan APBD 2010, memang menyisakan sejumlah persoalan. Pembahasan yang terburu-buru, mengakibatkan pendalaman penganggaran yang diajukan tidak maksimal. Yang paling kentara adalah anggaran perjalanan dinas di Dinas Kesehatan Kota Medan, awalnya anggaran itu dinilai menyalah, tapi kemudian disahkan juga oleh anggota Dewan.

Berdasarkan besaran anggaran yang diajukan dinas kesehatan Kota Medan yang total mencapai Rp 141 miliar, hampir 90% diperuntukkan membiayai perjalanan dinas pegawai Dinas Kesehatan Medan. Hal ini terungkap saat pembahasan tentang adanya sejumlah nomenklatur yang nominal dananya untuk suatu kegiatan diuraikan dengan harga yang tidak wajar, seperti terkait biaya perjalanan yang ditulis dinas tersebut.

Ketidakjelasan biaya tersebut membuat sejumlah anggota dewan menolak esensi nomenklatur anggaran untuk biaya perjalanan. Misalnya untuk program-program seperti pelacakan anak lumpuh layu dalam nomenklatur anggarannya sebesar Rp9.720.000, namun untuk perjalanan dinasnya sebesar Rp9.000.000. Selanjutnya pada program supervisi pengelola ke Puskesmas Pembantu, anggaran yang diajukan sebesar Rp21.600.000, Untuk biaya perjalanan dinasnya Rp20.800.000.

Kemudian program penyuntikan anak sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 4 dimana anggaran yang diajukan sebesar Rp116.670.000 namun untuk biaya perjalanan dinasnya sebesar Rp114.000.000. Lalu untuk program peningkatan surveillance epidemilogi  dan penanggulangan wabah dianggarkan biaya Rp64.850.000 dimana untuk perjalanan dinasnya memakan anggaran Rp63.505.000.

Dan yang mengejutkan pada pengajuan anggaran untuk Program Peningkatan dan Pengembangan Lansia di Puskesmas anggaran yang diajukan sebesar Rp148.000.000 tapi anggaran untuk perjalanan dinasnya sebesar Rp146.535.000.

“Kami menemukan anggaran yang tidak rasional pada Dinas Kesehatan. Anggaran perjalanan dinas sangat dominan dibanding belanja barang/jasa dan belanja lainnya. Menurut kami, angka ini sangat fantastis dan luar biasa,” ujar Ketua Fraksi PDS DPRD Medan Landen Marbun.

Dengan melihat pada nomenklatur sebagai contoh di atas, pihaknya berpendapat bahwa anggaran pada dinas kesehatan ini sesungguhnya tidak menyentuh kepada program kesehatan yang seutuhnya. Dia pun mengaku belum dapat mencerna program-program Dinas Kesehatan ini yang dinilai sangat tidak rasional dan tidak realistis. “Akhirnya muncul pula pendapat upaya peningkatan kesehatan masyarakat menjadi upaya peningkatan kesejahteraan pegawai Dinas Kesehatan,” ujarnya.

Dia mengaku tidak tahu lagi harus berkomentar apa mengenai anggaran perjalanan dinas dan honorarium yang tidak realistis. Namun dia berharap, tidak satupun dari oknum di Dinas Kesehatan yang tersangkut persoalan hukum dengan model penganggaran semacam ini. “Paling kami ingatkan, jangan sampai bermasalah saja. Nanti akan rugi sendiri,” tukasnya.(*)

Proses pekerjaan perubuhan dilakukan sejak 14 Oktober 2009. Adapun yang akan dirubuhkan adalah dua unit gedung rumah yang berdiri tepat di belakang RS Islam Malahayati Medan.

Sekretaris Badan Warisan Sumatera (BWS) Rika Susanto mengaku terkejut dengan perubuhan bangunan tersebut. Kata dia, Kota Medan sudah kehilangan lagi, untuk kesekian kalinya, bangunan bersejarah. Dan itu terjadi di saat, kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya menjadi isu hangat akhir-akhir ini. “Iya bangunan itu bersejarah. Dulu merupakan planters house (rumah perkebunan),” ujarnya.

Dia mengatakan gedung rumah itu memang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Medan No 6/1988 tentang bangunan bersejarah yang dilestarikan. Atas dasar itu pula, pada 1999 BWS sudah mengusulkan vila-vila kembar itu dimasukkan dalam peraturan daerah bersama dengan 100 bangunan tua lainnya di Kota Medan.

Perubuhan bangunan tua di Jalan Pangeran Diponegoro jelas melanggar UU No 5/1992 tentang cagar budaya. Dalam hal ini, pemerintah harus bertanggungjawab karena sudah menghilangkan identitas Kota Medan.

Ketua Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) Sumut Ahmad Delianur Nasution menjelaskan bangunan vila kembar ini merupakan peninggalan sejarah, yang kawasan dan fasilitasnya harus dijaga untuk mempertahankan identitasnya (spirit of place). Menurut dia, bangunan yang masih tersisa ini harus diselamatkan.

Kata dia, harus pemilik bangunan (investor) yang akan membangun hotel di lahan itu, bisa mempertahankan bangunan tua yang ada. Sebab hal itu, sudah dilakukan oleh Bank Commonwealth yang ada di sebelah bangunan tua itu. “Bank Commenwealth bangunannya tidak dirusak oleh mereka. Bahkan bank tersebut terlihat lebih berwibawa, dengan mempertahankan nilai sejarah,” bebernya.

AR Ma’mun Produser ANTV
Amirudin KPID Jateng
Ramly Amin Simbolon Wrtw Pos Kota
Henny Widyaningsih Konsultan PR
A Alamsyah Saragih Staf Bank Dunia
Dono Prasetyo Direktur ISAI
Usman Watik Dosen Univ PH

Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Medan tahun 2009 untuk laporan keuangan Pemko Medan 2007. Diketahui, beberapa sekolah bertaraf international  di Kota Medan mendapatkan BOS. Diantaranya, Prime One School Medan, dan Al Azhar Medan. Data yang dihimpun dari LHP BPK RI perwakilan Medan menyebutkan, dana BOS yang disalurkan kepada sekolah-sekolah mampu tidak efektif sebagai program BOS diberikan kepada semua SD/SDLB dan sederajat dan SMP/ SMPLB dan sederajat, baik negeri maupun swasta yang memiliki izin operasional.

Pasalnya ada batasan, sekolah yang kaya/mapan/mampu secara ekonomis berhak menolak BOS dengan persetujuan orang tua siswa dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut. Penerima dana BOS di Kota Medan ditetapkan berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan No. 900/12169.A.Pr/2008 tanggal 8 September 2008 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana BOS Tahun 2008.

Berdasarkan data sekolah yang menolak dana BOS diketahui bahwa sekolah menolak dana BOS dengan alasan yayasan sekolah mampu untuk mensubsidi operasional sekolah dan menganggap masih banyak sekolah lain yang lebih membutuhkan bantuan dana BOS. Uang sekolah siswa per bulan pada sekolah yang menolak tersebut adalah sebesar Rp80.000,00 sampai Rp350.000,00 per bulan.

Namun, hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap penyaluran dana BOS diketahui bahwa Prime One School yang merupakan sekolah bertaraf internasional beralamat di Jl. A. Haris Nasution di Kecamatan Medan Amplas. Sekolah tersebut baru mendapatkan dana bos pada Tahun Ajaran 2008/2009 dan sekolah SD1 dan 2 serta SMP Al Azhar.

Seperti diketahui, biaya penerimaan siswa baru SD di Prime One School sebesar Rp11.500.000,00/siswa dan SMP sebesar Rp13.500.000,00/siswa. Uang sekolah SD sebesar Rp1.250.000,00/bulan/siswa dan SMP sebesar Rp1.450.000,00/bulan/siswa, belum termasuk biaya buku, ekstrakurikuler dan lainnya. Berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan rekening tabungan sekolah, diketahui bahwa penerimaan dana BOS pertriwulan untuk SD Prime One School sebesar Rp30.924.500,00 atau 1,90% dari total belanja yang tercantum di RAPBS sebesar Rp1.630.900.000,00 dan SMP Prime One School sebesar Rp14.248.500 atau 8,90% dari total belanja yang tercantum di RAPBS sebesar Rp1.600.900.000.

Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban dana BOS pada Prime One School diketahui digunakan untuk perbaikan printer komputer Rp766.000, isi toner printer Rp500.000, pemeliharaan mesin fax, Rp110.000, dokumentasi Rp. 487.550,00, langganan koran Rp140.000, pemeliharaan kolam renang Rp1.500.000 dan pemelihaaraan bus sekolah Rp11.060.000.

Selain itu, pengelolaan penggunaan dana BOS SD dan SMP Prime One School dilakukan oleh yayasan sekolah dan penggunaan, serta pertanggung jawabannya digabung. Prime One School tidak membuat laporan pertanggungjawaban BOS, pertanggungjawaban yang ada hanya berupa kuitansi pengeluaran.

Selanjutnya, pemeriksaan pada Yayasan Hj. Rachmah Nasution yang meliputi, SD 1 Al Azhar, SD 2 Al Azhar dan SMP Al Azhar. Yayasan tersebut dinilai mampu menjadi sekolah internasional yang sedang dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan. Namun diketahui bahwa sekolah tersebut juga menerima dana BOS yang dipergunakan sebagai subsidi untuk kenaikan uang sekolah.

Selain sekolah tersebut, dana BOS juga disalurkan kepada sekolah mampu dengan mengacu kepada uang sekolah bulanan sebesar, SD Methodist 1, SD Ikal, SMP Ikal Jl. SMP Putri Cahaya, SMP Al Azhar, SMP Santo Yosep, dan SMP Budi Murni Tuntungan. Beberapa sekolah ini dianggap mampu dan nilai subsidi dana BOS sangat tidak materiil bila dibandingkan dengan nilai uang sekolah per bulan dan total rencana belanja.

Berdasarkan ini, dokumen pertanggungjawaban BOS diketahui bahwa tidak ada pemisahan pengelolaan dana BOS di sekolah swasta dengan pengelolaan keuangan yayasan yang membawahi sekolah tersebut. Penggunaan dana BOS di sekolah swasta dengan kondisi keuangan yang baik tersebut membuat kepala sekolah dan bendahara mengambil inisiatif untuk memberikan dana BOS sebagai kompensasi pengurangan iuran bulanan sekolah.

Beberapa sekolah ini tidak sesuai dengan buku Panduan BOS 2007, pada Bab I halaman 4 point B menyatakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun, Bab II halaman 9 point B antara lain menyatakan bahwa sekolah kaya/mapan/yang mampu secara ekonomi yang saat ini memiliki penerimaan lebih besar dari dana BOS, mempunyai hak untuk menolak BOS tersebut.

Salah seorang tim manajemen BOS Diknas Medan, Taruli Simanullang menyampaikan, memang ada sekolah bertaraf international yang menerima dan BOS. Baik itu sekolah Al Azhar dan Prime One School. Menurutnya, penerima dana BOS tidak ada yang dilanggar, sebab syarat untuk penerima dana BOS tidak ada batasan. Hanya saja, kebijakan langsung bisa dilakukan penolakan oleh pihak sekolah. “Kenyataannya sekolah bertaraf international ini datang sendiri, justru kalau kami tolak kami yang bisa dilaporkan,” katanya, kemarin.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Medan, Muslim Maksum menyatakan, harusnya penyalahgunaan dana BOS, yang menyalahi akibat peraturan dari pusat. Untuk itulah, kepala dinas harus bisa memastikan sekolah benar susah yang mendapatkan dana BOS.  “Peraturannya harus jelas, harusnya ada diatur secara mendetail,” katamya.

Harusnya, dana pemerintah ini digunakan tepat sasaran, bila uang sebesar Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu diserahkan kepada sekolah bertaraf international sangat kurang efektif, walau membantu. “Alangkah baiknya, jika bantuan ini digunakan kepada sekolah yang ada di Medan Belawan yang sering tergenang banjir,” pungkasnya, Selasa (5/5). (roziaja/chd/bp/edg)

]]> http://roziaja.wordpress.com/2009/05/05/dana-bos-untuk-rawat-kolam-renang/feed/ 0 fakhrur rozi http://roziaja.wordpress.com/2008/12/16/medan-islamic-centre-gagal-lagi/ http://roziaja.wordpress.com/2008/12/16/medan-islamic-centre-gagal-lagi/#comments Tue, 16 Dec 2008 15:45:53 +0000 roziaja http://roziaja.wordpress.com/?p=91 ]]> Medan Islamic Centre senilai Rp92 miliar batal dibangun. Ini kegagalan tahun kedua setelah dianggarkan dalam APBD.  Dalam APBD 2008, Islamic Centre mengikuti program drainase kecamatan Rp8 miliar dan relokasi ternak kaki empat Rp5,6 miliar, sebagai program gagal 2008.

Penjabat Wali Kota Medan Afifuddin Lubis mengatakan program ini tidak berjalan lantaran pihaknya mencoba mendisiplinkan penggunaan anggaran. Mulai hari ini, penggunaan dana dari APBD 2008 berupa surat perintah membayarkan uang (SPMU) tidak lagi dibenarkan.

”Ada tahapan-tahapan sebelum program dilaksanakan. Jadi kalau tidak bisa,ya tidak dijalankan,” tandasnya seusai membuka pameran tanaman hias di Taman Ahmad Yani Medan kemarin.

Afifuddin pun menjelaskan, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) telah memberi petunjuk agar proyek pembangunan Medan Islamic Centre yang sudah dianggarkan selama dua tahun berturut- turut tidak dijalankan dulu. Pertimbangan utamanya apakah itu menyangkut kepentingan umum atau tidak.

”Karena ada keraguan,tahun 2007 tidak dijalankan dan dimasukkanlagike 2008.Namun karena ada petunjuk Depdagri, program itu belum bisa direalisasikan.KataDepdagri, menunggu harmonisasi peraturan yang ada,” bebernya.

Apakah akan dimasukkan lagi dalam APBD 2009 atau tidak, pihaknya pun masih membutuhkan pertimbangan lebih lanjut. ”Nanti saja setelah masuk ke DPRD, kami bahas. Apalagi untuk pembangunan Medan Islamic Centre itu Rp60 miliar adalah bantuan pemerintah provinsi,” kata Afifuddin.

Di lain pihak, anggota Panitia Anggaran DPRD Medan Abdul Rahim Siregar cukup menyayangkan program tersebut tidak berjalan. Menurutnya, selain Medan Islamic Centre,ada juga program lain yang tidak berjalan ataupun hanya sebagian terealisasi. ”Seperti program pelayanan satu atap senilai Rp2 miliar pun tak jelas kabarnya.

Kemudian,pembangunan RS Pirngadi dan program Medan Sehat yang masing-masing senilai Rp27 miliar dan Rp10 miliar hanya sebagian terlaksana. Hendaknya ini menjadi pelajaran bagi Pemko Medan agar anggaran yang dibuat tidak sia-sia,” ujarnya.

Anggota panitia anggaran lainnya, Hendra DS, menyatakan program Medan Islamic Centre itu sudah disetujui oleh Dewan tak semestinya tidak berjalan.
Menurutnya, ide pembangunan Islamic Centre itu muncul dari wali kota nonaktif, Abdillah. ”Saya pikir itu terhambat karena kasus hukum yang mendera Abdillah .Tapi kalau alasan lain, itu patut dipertanyakan juga,” katanya.

Hendra berpendapat kegagalan program itu karena SKPD yang bertanggungjawab takut menggunakan anggaran karena trauma. Harusnya semua anggaran yang sudah disahkan sebaiknya dijalankan. ”Seperti pembangunan Islamic Centre adalah salah satu kepentingan umum.  Apalagi rencana pembangunan di Medan Utara yang memang menjadi prioritas rencana pembangunan Medan.  Saya meminta pembangunan Islamic Centre itu harus dikerjakan 2009, untuk pengembangan kawasan Medan Utara,” tandas politikus asal Partai Patriot ini.(edt*)

Draf rancangan revisi struktur organisasi perangkat daerah akhirnya berada di DPRD Medan. Dalam rancangan itu ada sejumlah perubahan satuan kerja (satker) yang mengacu pada PP No 41/2007 tentang struktur organisasi perangkat daerah.

Data yang diperoleh, Pemko Medan mengajukan 18 dinas dan 13 lembaga teknis dalam rancangan tersebut. Dari jumlah itu setidaknya ada tiga satker yang dieliminasi ataupun digabung ke dalam satker yang dianggap serumpun. Tiga satker itu adalah Badan Pengelola Perparkiran (BPP) yang digabung ke Dinas Perhubungan menjadi Bidang Perparkiran. Kemudian Dinas Perikanan dan Kelautan yang digabung dengan Dinas Pertanian menjadi Dinas Pertanian dan Kelautan.

Selanjutnya Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral dihapus dan diganti dengan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda). Selain itu Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan (TKTB) berganti nama menjadi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB), Badan Pengawas Kota (Bawasko) menjadi Inspektorat Daerah. Kemudian Kantor Sosial naik status menjadi dinas dan digabung dengan Dinas Tenaga Kerja menjadi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

Menanggapi ajuan rancangan struktur organisasi perangkat daerah ini, Ketua Komisi A DPRD Medan Hardi Mulyono belum mau memberikan komentarnya karena secara resmi baru akan disampaikan besok (hari ini). Namun dia berjanji akan segera memproses rancangan ini untuk segara disahkan Desember 2008.

Menurut Hardi untuk memprosesnya, mereka akan sharing dengan undang satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk mengetahui tentang sumber daya manusia (SDM) yang ada di Pemko Medan, apakah sudah siap untuk penerapan struktur baru ini. Menurutnya ini terkait psikologis karena banyak yang akan kehilangan jabatan.

Dalam rancangan yang diajukan itu, tidak tercantum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai salah satu lembaga teknis.

Sekretaris Daerah Kota Medan Dzulmi Eldin mengatakan untuk Satpol PP memang ada ada struktur tersendiri. Menurutnya Satpol PP memang satuan yang berbeda dari satker lainnya.

Mengenai pembentukan Kantor Sandi Negara Daerah dan Badan Ketahanan Pangan Kota menurutnya karena ada surat edaran dari pusat serta kebutuhan Pemko Medan terhadap satker tersebut. Sedangkan mengenai alasan penggabungan BPP ke Dinas Perhubungan dikarenakan volume kerjanya yang sedikit. Begitu juga dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perikanan dan Kelautan.

Sebab semangat PP 41/2007 itu adalah efensiensi dan efektivitas kinerja satker. Makanya Dinas LH dikembalikan menjadi Bapedalda, dan Kelautan dimasukkan ke Dinas Pertanian. Namun dalam rancangan ini tidak terlihat satker yang mengelola aset dan barang daerah. Padahal ini menjadi salah satu alasan Pemko Medan sehingga rancangan ini terlambat. Dengan kondisi ini berarti Bagian Umum masih memegang pengelolaan aset di Medan.(*)

Adelin Lis ketika menandatangani BAP di hadapan Kasat Tipiter Dit Reskrim Polda Sumut, AKBP Manumpak Butar-butar saat penangkapannya beberapa tahun silam (http://www.itn.ac.id/news/gambar/111179.jpg)

Kasasi yang diajukan oleh Kejaksaan Agung atas vonis bebas terdakwa korupsi dan pembalakan liar di Mandailing Natal Sumatera Utara, Adelin Lis, diterima oleh Mahkamah Agung (MA).  Adelin diputus 10 tahun penjara dan denda Rp119,8 miliar.

Informasi ini tentu saja menggembirakan bagi sebagian orang yang mengikuti perjalanan Adelin Lis dari Markas Polda Sumatera Utara hingga kabur dari Rumah Tahanan Tanjung Gusta usai vonis bebas itu 5 November 2007. “Ini baru inkrah,” ujar seorang perwira menengah Polri (tak usah saya sebut nama), yang saat ini menjabat sebagai Direktur Reskrim di Pulau Borneo.

Kenapa tangan ini SMS ke dia?  Karena bagi  saya, perwira ini cukup dekat dengan orang-orang seperti saya (kuli tinta). Nah, saat Adelin Lis kabur dari Tanjung Gusta dia masih bertugas di Polda Sumut. Tak lama setelah Adelin Lis menghilang, perwira ini pun di mutasi menjadi pendidik di PTIK. “Ini tugas, saya harus siap dengan perintah pimpinan,” ujarnya sambil menitiskan air mata kala serah terima jabatan dengan penggantinya.

Lalu apa itu inkrah? Setelah saya tanya pada beberapa ahli bahasa, arti inkrah itu adalah tetap tanpa bisa dibanding lagi.