Satu lagi situs bernilai sejarah di Kota Medan hilang, setelah bangunan tua berupa vila kembar di kawasan elit Jalan Pangeran Diponegoro Medan, dirubuhkan pemiliknya untuk dibangun gedung baru.  Infonya, akan diganti dengan gedung hotel.

Proses pekerjaan perubuhan dilakukan sejak 14 Oktober 2009. Adapun yang akan dirubuhkan adalah dua unit gedung rumah yang berdiri tepat di belakang RS Islam Malahayati Medan.

Sekretaris Badan Warisan Sumatera (BWS) Rika Susanto mengaku terkejut dengan perubuhan bangunan tersebut. Kata dia, Kota Medan sudah kehilangan lagi, untuk kesekian kalinya, bangunan bersejarah. Dan itu terjadi di saat, kesadaran akan pentingnya pelestarian budaya menjadi isu hangat akhir-akhir ini. “Iya bangunan itu bersejarah. Dulu merupakan planters house (rumah perkebunan),” ujarnya.

Dia mengatakan gedung rumah itu memang tidak tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Medan No 6/1988 tentang bangunan bersejarah yang dilestarikan. Atas dasar itu pula, pada 1999 BWS sudah mengusulkan vila-vila kembar itu dimasukkan dalam peraturan daerah bersama dengan 100 bangunan tua lainnya di Kota Medan.

Perubuhan bangunan tua di Jalan Pangeran Diponegoro jelas melanggar UU No 5/1992 tentang cagar budaya. Dalam hal ini, pemerintah harus bertanggungjawab karena sudah menghilangkan identitas Kota Medan.

Ketua Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) Sumut Ahmad Delianur Nasution menjelaskan bangunan vila kembar ini merupakan peninggalan sejarah, yang kawasan dan fasilitasnya harus dijaga untuk mempertahankan identitasnya (spirit of place). Menurut dia, bangunan yang masih tersisa ini harus diselamatkan.

Kata dia, harus pemilik bangunan (investor) yang akan membangun hotel di lahan itu, bisa mempertahankan bangunan tua yang ada. Sebab hal itu, sudah dilakukan oleh Bank Commonwealth yang ada di sebelah bangunan tua itu. “Bank Commenwealth bangunannya tidak dirusak oleh mereka. Bahkan bank tersebut terlihat lebih berwibawa, dengan mempertahankan nilai sejarah,” bebernya.

Nama Profesi

AR Ma’mun Produser ANTV
Amirudin KPID Jateng
Ramly Amin Simbolon Wrtw Pos Kota
Henny Widyaningsih Konsultan PR
A Alamsyah Saragih Staf Bank Dunia
Dono Prasetyo Direktur ISAI
Usman Watik Dosen Univ PH

Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kota Medan ditemukan penyalahgunaan anggaran sebesar Rp 1,4 miliar. Sebab sejumlah sekolah international turut menikmatinya. Ironisnya lagi, dana BOS ini digunakan untuk perawatan bus sekolah dan kolam renang.

Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Medan tahun 2009 untuk laporan keuangan Pemko Medan 2007. Diketahui, beberapa sekolah bertaraf international  di Kota Medan mendapatkan BOS. Diantaranya, Prime One School Medan, dan Al Azhar Medan. Data yang dihimpun dari LHP BPK RI perwakilan Medan menyebutkan, dana BOS yang disalurkan kepada sekolah-sekolah mampu tidak efektif sebagai program BOS diberikan kepada semua SD/SDLB dan sederajat dan SMP/ SMPLB dan sederajat, baik negeri maupun swasta yang memiliki izin operasional.

Pasalnya ada batasan, sekolah yang kaya/mapan/mampu secara ekonomis berhak menolak BOS dengan persetujuan orang tua siswa dan tetap menjamin kelangsungan pendidikan siswa miskin di sekolah tersebut. Penerima dana BOS di Kota Medan ditetapkan berdasarkan SK Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan No. 900/12169.A.Pr/2008 tanggal 8 September 2008 tentang Penetapan Sekolah Penerima Dana BOS Tahun 2008.

Berdasarkan data sekolah yang menolak dana BOS diketahui bahwa sekolah menolak dana BOS dengan alasan yayasan sekolah mampu untuk mensubsidi operasional sekolah dan menganggap masih banyak sekolah lain yang lebih membutuhkan bantuan dana BOS. Uang sekolah siswa per bulan pada sekolah yang menolak tersebut adalah sebesar Rp80.000,00 sampai Rp350.000,00 per bulan.

Namun, hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap penyaluran dana BOS diketahui bahwa Prime One School yang merupakan sekolah bertaraf internasional beralamat di Jl. A. Haris Nasution di Kecamatan Medan Amplas. Sekolah tersebut baru mendapatkan dana bos pada Tahun Ajaran 2008/2009 dan sekolah SD1 dan 2 serta SMP Al Azhar.

Seperti diketahui, biaya penerimaan siswa baru SD di Prime One School sebesar Rp11.500.000,00/siswa dan SMP sebesar Rp13.500.000,00/siswa. Uang sekolah SD sebesar Rp1.250.000,00/bulan/siswa dan SMP sebesar Rp1.450.000,00/bulan/siswa, belum termasuk biaya buku, ekstrakurikuler dan lainnya. Berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) dan rekening tabungan sekolah, diketahui bahwa penerimaan dana BOS pertriwulan untuk SD Prime One School sebesar Rp30.924.500,00 atau 1,90% dari total belanja yang tercantum di RAPBS sebesar Rp1.630.900.000,00 dan SMP Prime One School sebesar Rp14.248.500 atau 8,90% dari total belanja yang tercantum di RAPBS sebesar Rp1.600.900.000.

Hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban dana BOS pada Prime One School diketahui digunakan untuk perbaikan printer komputer Rp766.000, isi toner printer Rp500.000, pemeliharaan mesin fax, Rp110.000, dokumentasi Rp. 487.550,00, langganan koran Rp140.000, pemeliharaan kolam renang Rp1.500.000 dan pemelihaaraan bus sekolah Rp11.060.000.

Selain itu, pengelolaan penggunaan dana BOS SD dan SMP Prime One School dilakukan oleh yayasan sekolah dan penggunaan, serta pertanggung jawabannya digabung. Prime One School tidak membuat laporan pertanggungjawaban BOS, pertanggungjawaban yang ada hanya berupa kuitansi pengeluaran.

Selanjutnya, pemeriksaan pada Yayasan Hj. Rachmah Nasution yang meliputi, SD 1 Al Azhar, SD 2 Al Azhar dan SMP Al Azhar. Yayasan tersebut dinilai mampu menjadi sekolah internasional yang sedang dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan. Namun diketahui bahwa sekolah tersebut juga menerima dana BOS yang dipergunakan sebagai subsidi untuk kenaikan uang sekolah.

Selain sekolah tersebut, dana BOS juga disalurkan kepada sekolah mampu dengan mengacu kepada uang sekolah bulanan sebesar, SD Methodist 1, SD Ikal, SMP Ikal Jl. SMP Putri Cahaya, SMP Al Azhar, SMP Santo Yosep, dan SMP Budi Murni Tuntungan. Beberapa sekolah ini dianggap mampu dan nilai subsidi dana BOS sangat tidak materiil bila dibandingkan dengan nilai uang sekolah per bulan dan total rencana belanja.

Berdasarkan ini, dokumen pertanggungjawaban BOS diketahui bahwa tidak ada pemisahan pengelolaan dana BOS di sekolah swasta dengan pengelolaan keuangan yayasan yang membawahi sekolah tersebut. Penggunaan dana BOS di sekolah swasta dengan kondisi keuangan yang baik tersebut membuat kepala sekolah dan bendahara mengambil inisiatif untuk memberikan dana BOS sebagai kompensasi pengurangan iuran bulanan sekolah.

Beberapa sekolah ini tidak sesuai dengan buku Panduan BOS 2007, pada Bab I halaman 4 point B menyatakan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun, Bab II halaman 9 point B antara lain menyatakan bahwa sekolah kaya/mapan/yang mampu secara ekonomi yang saat ini memiliki penerimaan lebih besar dari dana BOS, mempunyai hak untuk menolak BOS tersebut.

Salah seorang tim manajemen BOS Diknas Medan, Taruli Simanullang menyampaikan, memang ada sekolah bertaraf international yang menerima dan BOS. Baik itu sekolah Al Azhar dan Prime One School. Menurutnya, penerima dana BOS tidak ada yang dilanggar, sebab syarat untuk penerima dana BOS tidak ada batasan. Hanya saja, kebijakan langsung bisa dilakukan penolakan oleh pihak sekolah. “Kenyataannya sekolah bertaraf international ini datang sendiri, justru kalau kami tolak kami yang bisa dilaporkan,” katanya, kemarin.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Medan, Muslim Maksum menyatakan, harusnya penyalahgunaan dana BOS, yang menyalahi akibat peraturan dari pusat. Untuk itulah, kepala dinas harus bisa memastikan sekolah benar susah yang mendapatkan dana BOS.  “Peraturannya harus jelas, harusnya ada diatur secara mendetail,” katamya.

Harusnya, dana pemerintah ini digunakan tepat sasaran, bila uang sebesar Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu diserahkan kepada sekolah bertaraf international sangat kurang efektif, walau membantu. “Alangkah baiknya, jika bantuan ini digunakan kepada sekolah yang ada di Medan Belawan yang sering tergenang banjir,” pungkasnya, Selasa (5/5). (roziaja/chd/bp/edg)

]]> http://roziaja.wordpress.com/2009/05/05/dana-bos-untuk-rawat-kolam-renang/feed/ 0 fakhrur rozi http://roziaja.wordpress.com/2008/12/16/medan-islamic-centre-gagal-lagi/ http://roziaja.wordpress.com/2008/12/16/medan-islamic-centre-gagal-lagi/#comments Tue, 16 Dec 2008 15:45:53 +0000 roziaja http://roziaja.wordpress.com/?p=91 ]]>

Medan Islamic Centre senilai Rp92 miliar batal dibangun. Ini kegagalan tahun kedua setelah dianggarkan dalam APBD.  Dalam APBD 2008, Islamic Centre mengikuti program drainase kecamatan Rp8 miliar dan relokasi ternak kaki empat Rp5,6 miliar, sebagai program gagal 2008.

Penjabat Wali Kota Medan Afifuddin Lubis mengatakan program ini tidak berjalan lantaran pihaknya mencoba mendisiplinkan penggunaan anggaran. Mulai hari ini, penggunaan dana dari APBD 2008 berupa surat perintah membayarkan uang (SPMU) tidak lagi dibenarkan.

”Ada tahapan-tahapan sebelum program dilaksanakan. Jadi kalau tidak bisa,ya tidak dijalankan,” tandasnya seusai membuka pameran tanaman hias di Taman Ahmad Yani Medan kemarin.

Afifuddin pun menjelaskan, Departemen Dalam Negeri (Depdagri) telah memberi petunjuk agar proyek pembangunan Medan Islamic Centre yang sudah dianggarkan selama dua tahun berturut- turut tidak dijalankan dulu. Pertimbangan utamanya apakah itu menyangkut kepentingan umum atau tidak.

”Karena ada keraguan,tahun 2007 tidak dijalankan dan dimasukkanlagike 2008.Namun karena ada petunjuk Depdagri, program itu belum bisa direalisasikan.KataDepdagri, menunggu harmonisasi peraturan yang ada,” bebernya.

Apakah akan dimasukkan lagi dalam APBD 2009 atau tidak, pihaknya pun masih membutuhkan pertimbangan lebih lanjut. ”Nanti saja setelah masuk ke DPRD, kami bahas. Apalagi untuk pembangunan Medan Islamic Centre itu Rp60 miliar adalah bantuan pemerintah provinsi,” kata Afifuddin.

Di lain pihak, anggota Panitia Anggaran DPRD Medan Abdul Rahim Siregar cukup menyayangkan program tersebut tidak berjalan. Menurutnya, selain Medan Islamic Centre,ada juga program lain yang tidak berjalan ataupun hanya sebagian terealisasi. ”Seperti program pelayanan satu atap senilai Rp2 miliar pun tak jelas kabarnya.

Kemudian,pembangunan RS Pirngadi dan program Medan Sehat yang masing-masing senilai Rp27 miliar dan Rp10 miliar hanya sebagian terlaksana. Hendaknya ini menjadi pelajaran bagi Pemko Medan agar anggaran yang dibuat tidak sia-sia,” ujarnya.

Anggota panitia anggaran lainnya, Hendra DS, menyatakan program Medan Islamic Centre itu sudah disetujui oleh Dewan tak semestinya tidak berjalan.
Menurutnya, ide pembangunan Islamic Centre itu muncul dari wali kota nonaktif, Abdillah. ”Saya pikir itu terhambat karena kasus hukum yang mendera Abdillah .Tapi kalau alasan lain, itu patut dipertanyakan juga,” katanya.

Hendra berpendapat kegagalan program itu karena SKPD yang bertanggungjawab takut menggunakan anggaran karena trauma. Harusnya semua anggaran yang sudah disahkan sebaiknya dijalankan. ”Seperti pembangunan Islamic Centre adalah salah satu kepentingan umum.  Apalagi rencana pembangunan di Medan Utara yang memang menjadi prioritas rencana pembangunan Medan.  Saya meminta pembangunan Islamic Centre itu harus dikerjakan 2009, untuk pengembangan kawasan Medan Utara,” tandas politikus asal Partai Patriot ini.(edt*)

Draf rancangan revisi struktur organisasi perangkat daerah akhirnya berada di DPRD Medan. Dalam rancangan itu ada sejumlah perubahan satuan kerja (satker) yang mengacu pada PP No 41/2007 tentang struktur organisasi perangkat daerah.

Data yang diperoleh, Pemko Medan mengajukan 18 dinas dan 13 lembaga teknis dalam rancangan tersebut. Dari jumlah itu setidaknya ada tiga satker yang dieliminasi ataupun digabung ke dalam satker yang dianggap serumpun. Tiga satker itu adalah Badan Pengelola Perparkiran (BPP) yang digabung ke Dinas Perhubungan menjadi Bidang Perparkiran. Kemudian Dinas Perikanan dan Kelautan yang digabung dengan Dinas Pertanian menjadi Dinas Pertanian dan Kelautan.

Selanjutnya Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Energi dan Sumber Daya Mineral dihapus dan diganti dengan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda). Selain itu Dinas Tata Kota dan Tata Bangunan (TKTB) berganti nama menjadi Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB), Badan Pengawas Kota (Bawasko) menjadi Inspektorat Daerah. Kemudian Kantor Sosial naik status menjadi dinas dan digabung dengan Dinas Tenaga Kerja menjadi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja.

Menanggapi ajuan rancangan struktur organisasi perangkat daerah ini, Ketua Komisi A DPRD Medan Hardi Mulyono belum mau memberikan komentarnya karena secara resmi baru akan disampaikan besok (hari ini). Namun dia berjanji akan segera memproses rancangan ini untuk segara disahkan Desember 2008.

Menurut Hardi untuk memprosesnya, mereka akan sharing dengan undang satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait untuk mengetahui tentang sumber daya manusia (SDM) yang ada di Pemko Medan, apakah sudah siap untuk penerapan struktur baru ini. Menurutnya ini terkait psikologis karena banyak yang akan kehilangan jabatan.

Dalam rancangan yang diajukan itu, tidak tercantum Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai salah satu lembaga teknis.

Sekretaris Daerah Kota Medan Dzulmi Eldin mengatakan untuk Satpol PP memang ada ada struktur tersendiri. Menurutnya Satpol PP memang satuan yang berbeda dari satker lainnya.

Mengenai pembentukan Kantor Sandi Negara Daerah dan Badan Ketahanan Pangan Kota menurutnya karena ada surat edaran dari pusat serta kebutuhan Pemko Medan terhadap satker tersebut. Sedangkan mengenai alasan penggabungan BPP ke Dinas Perhubungan dikarenakan volume kerjanya yang sedikit. Begitu juga dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perikanan dan Kelautan.

Sebab semangat PP 41/2007 itu adalah efensiensi dan efektivitas kinerja satker. Makanya Dinas LH dikembalikan menjadi Bapedalda, dan Kelautan dimasukkan ke Dinas Pertanian. Namun dalam rancangan ini tidak terlihat satker yang mengelola aset dan barang daerah. Padahal ini menjadi salah satu alasan Pemko Medan sehingga rancangan ini terlambat. Dengan kondisi ini berarti Bagian Umum masih memegang pengelolaan aset di Medan.(*)

Adelin Lis ketika menandatangani BAP di hadapan Kasat Tipiter Dit Reskrim Polda Sumut, AKBP Manumpak Butar-butar saat penangkapannya beberapa tahun silam (http://www.itn.ac.id/news/gambar/111179.jpg)

Kasasi yang diajukan oleh Kejaksaan Agung atas vonis bebas terdakwa korupsi dan pembalakan liar di Mandailing Natal Sumatera Utara, Adelin Lis, diterima oleh Mahkamah Agung (MA).  Adelin diputus 10 tahun penjara dan denda Rp119,8 miliar.

Informasi ini tentu saja menggembirakan bagi sebagian orang yang mengikuti perjalanan Adelin Lis dari Markas Polda Sumatera Utara hingga kabur dari Rumah Tahanan Tanjung Gusta usai vonis bebas itu 5 November 2007. “Ini baru inkrah,” ujar seorang perwira menengah Polri (tak usah saya sebut nama), yang saat ini menjabat sebagai Direktur Reskrim di Pulau Borneo.

Kenapa tangan ini SMS ke dia?  Karena bagi  saya, perwira ini cukup dekat dengan orang-orang seperti saya (kuli tinta). Nah, saat Adelin Lis kabur dari Tanjung Gusta dia masih bertugas di Polda Sumut. Tak lama setelah Adelin Lis menghilang, perwira ini pun di mutasi menjadi pendidik di PTIK. “Ini tugas, saya harus siap dengan perintah pimpinan,” ujarnya sambil menitiskan air mata kala serah terima jabatan dengan penggantinya.

Lalu apa itu inkrah? Setelah saya tanya pada beberapa ahli bahasa, arti inkrah itu adalah tetap tanpa bisa dibanding lagi.

Terpidana mati Ahmad Suraji alias Dukun AS telah menjalani hukumannya kemarin malam. Tiga peluru yang menembus raganya mengantar jenazah Dukun AS ke pemakaman muslim Dusun 15 Kelingan Desa Sei Semayang Sunggal, Deli Serdang.

Hadirnya musisi muda asal Inggris James Blunt di Jakarta, sepertinya takkan mudah dilupakan para penontonnya. Bagaimana tidak, konser yang digelar di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu 21 Mei 2008, mampu menghanyutkan ribuan penonton yang datang.

Membawakan 18 lagu, James memberikan penampilan terbaiknya. Tidak sedikit ia menunjukkan kepiawaiannya dalam memainkan gitar. Dengan ramah, James menyapa dan berinteraksi dengan para penonton. Sang pelantun hit ‘You’re Beautiful’ itu juga mengaku senang bisa ada di Indonesia.
Sederet tembang hitsnya, termasuk ‘Give Me Some Love’, ‘Billy’ dan ‘High’ dibawakan dengan apik. Yang membuat kaget penonton, usai melantunkan lagu kesepuluh yang berjudul ‘Coz I Love You’, James tiba-tiba menghilang dan nyatanya menyapa penggemarnya yang berada di depan panggung. Kontan aksi tersebut membuat penggemarnya histeris memanggil-manggil namanya.
Sihir James tidak sampai disitu, penonton makin dibuai dengan aksinya naik ke atas speaker dan bermain gitar di atasnya. Saat James melantunkan lagu ‘Goodbye My Lover’ penonton dibuat histeris. Sorotan kamera close-up ke wajahnya menunjukkan dia memang benar-benar menghayati lagu ini. “Semua jiwa yang menonton pun turut bernyanyi,” ujar pria penggemar James Blunt yang berdiri di belakang penulis.
Suasana semakin memuncak ketika Blunt membawakan lagu kesebelas berjudul ‘You’re Beautiful’ sambil memainkan gitar dengan diiringi bandnya. Penonton di kelas festival langsung bangkit berdiri dan ikut melantunkan lagu tersebut. Konser ditutup dengan apik, saat Blunt membawakan lagu berjudul 1973 sambil memainkan gitar. Blunt terlihat sangat piawai memainkan gitarnya sampai-sampai membuat salah satu senarnya putus.
Sebelum meninggalkan panggung, James sepertinya tak ingin melupakan konsernya di Jakarta. Ia pun mengeluarkan kamera pocket dan menjepretkan para penonton yang terus mengelukan namanya sepanjang konser 90 menit, garapan Java Musikindo ini. “Dia (James Blunt, red) ini musisi yang punya kelebihan tersendiri. Kepiawaiannya memainkan alat musik piano dan gitar menjadi daya tarik tersendiri. Belum lagi suaranya yang khas, jadi tak salah kita undang dia ke Jakarta,” ujar pimpinan Java Musikindo, Adrie Subono.(*)

Dingin, seram, dan lelah. Tiga kata itu mengantar penulis dan puluhan jurnalis lainnya di kawasan hutan Taman Wisata Alam Tangkuban Perahu, Cikole, Lembang, Jawa Barat, 19-20 Mei 2008. Setelah kami melalui dua hari di tempat itu dengan kegiatan outbond, ungkapan berubah menjadi bersenang-senang, seru dan yang pasti kebersamaan.

Ya,  Journalist Days Out Djarum 2008 Fun & Challenge memang menyihir kepenatan para jurnalis yang setiap harinya berkutat dengan pekerjaan dan rutinitas sebagai kuli tinta dan pemburu berita, menjadi sebuah kebersamaan di antara jurnalis se Indonesia Wilayah Barat dan awak Djarum.
Para jurnalis datang dari sejumlah propinsi di antaranya NAD (Metro Aceh, Serambi Indonesia dan Aceh TV), Sumatera Utara (Posmetro Medan, Sumut Pos, Analisa, Waspada), Sumatera Barat (Padang Ekspres, Padang TV dan Singgalang), Sumatera Selatan, Jambi, Lampung, Jakarta dan yang paling jauh Pontianak, Kalimantan Barat.
Ada sekitar 50-an jurnalis yang berkesempatan mengikuti even Djarum yang memang ditujukan untuk mendekatkan diri dengan awak media sebagai rekan.
“Tidak ada yang lain. Acara ini memang bertujuan untuk mendekatkan kita (Djarum, red) dengan rekan wartawan yang kerap membantu Djarum dalam keseharian di setiap propinsi,” kata Marketing Services Djarum, Johanes AT saat ditanya Metro Aceh.
Dua malam tiga hari di  lokasi outbond milik Zone 235 Simulasi Tempur menjadi pengalaman tersendiri. Boleh di bilang, tak ada jurnalis yang senang dengan perbuatan para instruktur outbond yang dinilai overacting. “Tapi mau bagaimana lagi, outbond ini dan segala aktivitasnya berada dalam kekuasaan dan peraturan mereka (Zone 235, red) bukan aturan Djarum. Saya saja tak bisa mengelak. Enjoy aja,” ujar team leader Djarum  NAD, Zakaria Hasibuan, yang juga ikut dalam outbond.
Berbaur dan bekerjasama (sinergisitas, red) dengan rekan-rekan peserta outbond lainnya menjadi satu-satunya cara untuk mengusir rasa kesal dengan aturan seperti kesatuan militer. Bayangkan saja, kami yang jurnalis, yang biasa begadang,  harus bangun pukul 04.30 WIB untuk senam. Ah.. rasanya ingin lari saja. Tapi itu tadi, kebersamaan mampu meredam ego kami meskipun awalnya tidak saling kenal satu sama lain.
Sejumlah permainan (games) diciptakan pengelola dari Zone 235 Simulasi Tempur untuk mengasah kemampuan personal maupun tim. Permainan di atas ketinggian, harus diakui memicu adrenalin penulis dan rekan jurnalis lainnya. Tak sedikit rekan jurnalis yang gemetaran saat ‘dipaksa’ menuruni tebing (raffling, red) atau flying fox. Belum lagi permainan tali dua, yang disebut Zone 235 untuk memacu kita agar tidak mudah menyerah menghadapi rintangan. “Ugh… sakit memang, tapi sudahlah nikmati saja,” ujar penulis pada rekan sepenanggungan.
Tapi akhir outbond rasa sakit itu berupah sebuah kesenangan. Berbaur dengan rekan jurnalis se Indonesia wilayah barat sambil menikmati kambing guling tanah sunda dan alunan live musik menutup petualangan kami di hutan Cikole, Lembang, Jawa Barat. Tujuan selanjutnya adalah Jakarta. Di ibukota negara ini, kami menyaksikan konser James Blunt, musisi bersuara khas asal Inggris. (*)

Hasil Pilkada Gubsu 2008 menjadikan pasangan Syampurno sebagai Gubsu-Wagubsu 2008-2013. Setelah itu perpolitikan Sumatera Utara tetap menarik untuk dibicarakan. Meski terdengar lucu, Syamsul Arifin (Wak ‘Ndut, red) akan menggantikan Ali Umri sebagai Ketua DPD Golkar Sumatera Utara. Mau tahu kenapa, saya hanya mengambil pernyataan dari Firman Subagyo, salah satu petinggi Partai Golkar yang berkata, “Bang Syamsul kan kader Golkar juga…” di acara Dialog Today, Metro TV, Selasa (22/4) malam. Ucapan ini dianggukkan Wak ‘Ndut beriring tepuk tangan bercampur tawa orang-orang yang hadir di situ.

Dialog itu sendiri mempertemukan pasangan Syampurno (Gub-Wagub Sumut, pasangan Hade (Gub-Wagub Jabar) dengan tiga panelis yakni Fachry Ali (pengamat politik), Firman Jaya Daeli (PDI-P) dan Firman Subagyo (PG). Dipandu Mutya Hafid, dialog itu mencoba mengupas ‘Kebangkitan PKS di Pilkada vs Golkar-PDIP’. Kata-kata dalam tanda kutip itu saya ambil dari SMS rekan ukhti saya, yang ternyata (saya baru tahu,red) pengurus teras DPW PKS Sumut, untuk menonton acara itu jam 22.00 WIB. Saya tidak ingin membahas PKS sekarang, tapi Syamsul dan Partai Golkar.

Saya menyaksikan dialog itu di rumah sebelah bersama beberapa kawan-kawan pemain leng (permainan kartu joker), karena mau menunggu pertandingan Liverpool v Chelsea, tiga jam ke depan. Kami yang menonton tertawa terbahak melihat dan mendengar ucapan Syamsul yang menurut Fachry Ali, merupakan bentuk keluguan, kejujuran dan apaadanya dari sosok Syamsul.

Nah, pemikiran Syamsul akan menggantikan Ali Umri muncul dibenak saat Firman Subagyo menyampaikan tanggapannya atas kemenangan pasangan Syampurno di Sumut. Pertanyaan Mutya jelas, menyudutkan partainya. Setelah berputar sana-sini dengan bahasa politik, keluar kalimat pujian dari mulut Firman dan ujungnya kalau tak silap itu tadi, “Bang Syamsul kan kader Golkar juga…”.

Lantas Mutya yang kenal baik dengan Syamsul karena bolak-balik ke Medan (ya kan mbak..?) pun kira-kira berujar seperti ini, “Waktu mencalonkan tak disetujui, sekarang sudah menang dipuji-puji,” ya sudah kami yang menonton tertawa lagi. Lebih yakin lagi saat Firman memfeed-back ucapan Mutya dengan menyatakan bahwa pemilihan Pasangan Calon yang diusung Partai Golkar di Pilkada Sumut mutlak keputusan DPD Partai Golkar Sumut (apaan tuh…?).

Saya makin yakin lagi waktu Firman Subagyo mengakui bahwa suara konstituen Golkar terbagi tiga (UMMA-WARAS-SYAMPURNO). Imbasnya, Umma yang jagoan Golkar terpuruk. Lebih menguatkan keyakinan saya Ali Umri diganti, waktu Firman mengakui bahwa dua kader Golkar yang menggunakan sampan lain (Abah Wahab-Syamsul) lebih ‘hebat’, terkenal di masyarakat dan merakyat dari pada Umri.

Akhirnya memang, saya tidak tahu kapan dan bagaimana Syamsul akan menggantikan Umri. Tapi di acara itu Syamsul juga mengatakan “Melihat kuning-kuning di sini agak tenang juga hati awak, ada juga anggota awak rupanya,” silakan tafsir sendiri. Selain saya awam dengan persoalan partai dengan segala tetekbengek dan prosedur serta tatibnya, urusan mengganti Umri dengan Syamsul tidak dalam kapasitas saya. Tapi saya yakin, Pak Jusuf Kalla tahu apa yang harus dilakukannya. Ya paling tidak sebagai pertimbangan Bapak JK yang juga Wakil Presiden RI, saya cuma mau bilang “Gubernur (Sumut) pasti lebih baik dan ‘hebat’ daripada Walikota (Binjai) untuk Golkar pak,” Ah… macam betul aja..(roziaja)